Air Zamzam Palsu Beredar

air TEMPO Interaktif, Riyadh - Para jemaah haji dan umrah dari seluruh dunia tampaknya mesti waspada kalau mau membawa pulang air zam-zam sebagai oleh-oleh. Sebab, sudah banyak air zam-zam palsu dalam kemasan beredar di Arab Saudi.


Situs berita Arab News hari ini melaporkan air zam-zam palsu itu merupakan campuran antara air zam-zam asli dan air biasa. Air ini banyak dijajakan para imigran gelap dan warga Saudi sendiri. Para penjual zam-zam palsu ini kucing-kucingan dengan aparat keamanan negara itu.

Air zam-zam palsu ini tidak hanya beredar di jalan tol yang menghubungkan Kota Makkah dan Jeddah. Tapi juga banyak pedagang air suci palsu ini di sekitar Masjid Al-Haram, Makkah, dan Masjid Nabawi, Madinah. Ini merupakan dua masjid suci bagi umat Islam. Penjualan zam-zam palsu ini berlangsung 24 jam. Di sekitar Masjid Al-Haram, perdagangan zam-zam oplosan ini berpusat di kawasan Al- Ghazzah.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah pendatang dari Afrika, Bangladesh, dan Burma mengisi penuh air zam-zam dalam galon-galon. Lantas galon yang masih kosong dicampur dengan air biasa dan ditambahkan dengan sedikit air zam-zam. Pengoplosan ini berlangsung di daerah Kudai.

Air zam-zam palsu ini dijual dalam tiga ukuran kemasan. Botol besar 15 riyal, botol sedang 10 riyal, dan botol kecil 5 riyal. Saban hari para pedagang zam-zam oplosan ini memperoleh penghasilan lebih dari 400 riyal dan melonjak menjadi 600 riyal tiap akhir pekan.

Kalangan muslim menganggap air zam-zam sebagai air suci dan bahkan bisa mengobati penyakit. Air yang sumurnya tidak pernah kering sejak zaman Nabi Ibrahim itu selalu menjadi oleh-oleh wajib bagi yang beribadah haji atau umrah ke Arab Saudi. Air zam-zam ini tidak diekspor untuk kepentingan bisnis.

Selengkapnya → Air Zamzam Palsu Beredar

Mualaf Dapat Tiket Umrah Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Tanpa terasa, Masjid Lautze sudah menginjak usia 20 tahun. Bila menilik ke belakang, banyak kisah inspiratif yang menaungi perjalanan masjid ini. Di awal, masjid yang berupa rumah dan
kantor (rukan) berlantai empat, merupakan masjid pertama yang mengontrak.

Label itu tak berlangsung lama, berkat bantuan sejumlah pihak melalui PT. Abdi Bangsa, pendiri Harian Republika, masjid Lautze resmi memiliki properti sendiri.

“Alhamdulillah, 9 April lalu, Yayasan Haji Karim Oei merayakan hari jadinya ke- 20 tahun. Dahulu kita sewa tempat ini (ruko) sehingga menjadi masjid pertama yang mengontrak. Kini masjid ini sudah tidak ngontrak lagi bahkan sudah punya cabang seperti yang ada di Garding Serpong,” papar anak pendiri Yayasan Haji Karim Oei, Ali Karim Oei,
saat memberikan sambutan dalam syukuran sederhana yang berlangsung Ahad (10/4).

Ali memaparkan semenjaknya berdirinya Yayasan Haji Karim Oei,terhitung tahun 1991, sudah ribuan orang yang diislamkan. Hingga kini, kata dia, masjid ini masih menjadi tempat rujukan bagi orang-orang yang tidak hanya berasal dari kalangan Tionghoa memutuskan memeluk Islam.

“Selama berjalannya waktu, masjid ini telah mengislamkan puluhan orang. Sekarang memang satu atau dua orang. Tapi itu tidak masalah. Karena hal itu adalah rezeki dari Allah,: kata dia. Dikatakan Ali, banyak tidaknya seseorang memeluk Islam tergantung dari umat Islam sendiri. Yang terpenting adalah dakwah tetap berlanjut.

“Mengislamkan satu orang saja, dunia serasa milik kita. Itulah keyakinan yang harus dipegang umat Islam,” kata Ali yang saat itu juga berkesempatan mengislamkan tiga orang.

Dalam sambutannya itu, Ali tak lupa mengumumkan kabar yang tak kalah bahagia. Yayasan Masjid Ali Karim Oei pada 25 April mendatang akan memberangkatkan dua orang mualaf untuk berumrah ke tanah suci. Kesempatan itu menurut Ali, tak terlepas dari kemuliaan seorang darmawan yang menginginkan syiar Islam di masjid Lautze terus
bergeliat tanpa terkikis waktu.

“Kita bisa umrah atau haji tergantung kita. Kalau niatnya tidak, ya, bakalan sulit untuk umrah dan haji. Bagi yang berangkat diharapkan terus bersyukur,” pesan Ali yang kemudian menutupi syukuran tersebut dengan potong tumpeng sederhana yang disaksikan para jamaah dan pengurus masjid Lautze.

Masjid Lautze Jakarta berdiri tahun 1993, 2 tahun setelah Yayasan Haji Karim Oei (YHKO) resmi berdiri pada 9 April 1991. Masjid ini mengontrak sebuah ruko 2 lantai di bangunan bernomor 87-89 di jalan Lautze, daerah Pecinan, Jakarta Barat. Lantaran berada di jalan Lautze, masjid ini kemudian lebih dikenal dengan nama Masjid Lautze. Masjid Lautze diresmikan mantan presiden BJ Habibie pada tahun 1991. Saat ini, Masjid Lautze punya tiga cabang. Ada di Tangerang, Bandung, dan Cirebon.

Redaktur: Stevy Maradona

Selengkapnya → Mualaf Dapat Tiket Umrah Gratis

Peran Kemenag Mesti Dibatasi

'Batasi Peran Kemenag dalam Pengelolaan Haji'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekonom Syariah sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti Sofyan S Harahap mengusulkan agar peran pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam mengelola haji dikurangi, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan haji lebih baik.
"Peran Kementerian Agama selama ini terlalu besar mulai dari regulator, pengawasan dan pelaksana pelayanan haji," kata Sofyan saat berbicara dalam Seminar Kajian Akademis UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, yang diadakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), di Jakarta, Sabtu (/4).

Sofyan Harahap mengusulkan agar pelaksanaan ibadah haji menggunakan model 'public private partnership' (PPP), yang menggabungkan peran pemerintah dan swasta. Menurut dia , Kementerian Agama bisa menjadi regulator/ kebijakan, kemudian pengawasan bisa dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta, sementara pelaksana haji diberikan kepada profesional yang mengikuti prinsip 'Good Corporate Governance' (GCG), objektivitas serta transparansi, akuntabilitas dan profesional yang terukur dan terus dievaluasi dengan menggunakan indikator pasar.

Dari hasil kajian ilmiah selama ini, katanya, penyelenggaraan haji belum optimal bahkan banyak ditemukan hal yang tidak perlu terjadi termasuk penyelewengan dana, kutipan ilegal, pelayanan yang buruk, politisasi, manipulasi dan masalah kemabrurannya. "Kegiatan ibadah haji sebaiknya diselenggarakan secara PPP yaitu pemerintah menjadi patner, regulator, pembina dan pengawas," katanya.

Konsep PPP ini, katanya, adalah konsep baru dalam pelayanan publik yang didasarkan para prinsip profesionalisme, GCG, transparan dan akuntabel. Dia juga menyatakan tidak setuju apabila pemerintah lepas tangan soal penyelenggaraan haji tapi mengusulkan suatu model PPP, yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Pemerintah, tambahnya, memberikan sumbangan dalam pemberian fasilitas, perizinan dan pelayanan aparatur, sedangkan operasional dilaksanakan secara profesional untuk melayani publik. Campur tangan pemerintah, tambahnya, hanya terbatas dalam regulasi, pembinaan, pengawasan serta penegakan ketentuan.

"Sudah saatnya Kementerian Agama legowo memusatkan perhatiannya kepada pelayanan publik dalam arti regulasi dan pengawasan bukan penyelenggara," tegas Sofyan.

Selengkapnya → Peran Kemenag Mesti Dibatasi